SIARANBEKASI.com – Aktivis dan petani di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terhadap pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Japek II), Selasa (4/2/2025).
Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan, “Ketahanan Pangan Gagal Gara-Gara Tol, Proyek Tol Ini Merugikan Petani.”
Ketua Umum Prabu Peduli Lingkungan, Carsa Hamdani, mengatakan pembangunan jalan tol tersebut telah menyebabkan tersumbatnya aliran sungai alam.
Dampaknya, sawah padi para petani kerap terendam banjir, yang mengakibatkan kegagalan panen.
“Kami mendampingi para petani yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan jalan tol ini. Kami sudah mengadukan hal tersebut kepada Pemerintah Desa Burangkeng, dan pihak Pemdes sudah melayangkan surat ke pihak tol. Namun, sampai saat ini tidak ada respon dan tindak lanjutnya,” ujarnya kepada Forum Jurnalis Penggiat Lingkungan.
Karena itu, Prabu Peduli Lingkungan mendukung dan ikut mendampingi para petani menyampaikan aspirasi ke pihak tol.
“Kami minta tidak ada kegiatan pembangunan jalan tol di sini sampai ada kejelasan dari pihak tol,” tegasnya.
Petani setempat, Muhammad Hatta, mengungkapkan sekitar 10 hektar sawah yang terdampak sejak dimulainya pembangunan Jalan Tol Japek II setahun lalu.
“Perut kami mengandalkan hasil sawah ini. Secara tidak langsung, kami dibunuh dengan dirusaknya sawah karena pembangunan tol ini. Coba bayangkan, apa gak sedih? Saya sering nangis gara-gara ini,” ungkapnya kesal.
Hatta meminta agar saluran air sungai alam dapat diperbaiki sehingga tidak lagi membanjiri tanaman padi. Kami juga meminta ganti rugi karena sawah kami gagal panen, tegasnya.
Abu Fitri Mu’min, aktivis dari Prabu Peduli Lingkungan, menambahkan bahwa kejadian ini terjadi karena pihak tol tidak melakukan kajian dampak pembangunan jalan tol terhadap lingkungan sekitar.
Seharusnya ada kajian dan sosialisasi, sehingga masyarakat, dalam hal ini petani, tidak dirugikan, ujarnya.
“Aksi para petani ini menjadi potret nyata kompleksnya pembangunan infrastruktur yang kerap berbenturan dengan kepentingan masyarakat lokal, khususnya petani yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian mereka,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Erikson, Humas Tol Japek II, mengakui tidak mengetahui secara pasti tentang kajian dan sosialisasi sebelum dimulainya pembangunan jalan tol.
Dia berjanji akan menyampaikan persoalan ganti rugi para petani yang terkena dampak kepada pimpinannya.
(Red)
