SIARANBEKASI.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) mempercepat penanganan pascabanjir dengan memfokuskan normalisasi pada aliran Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) dan Sungai Ciherang. Kedua sungai tersebut selama ini menjadi titik rawan genangan dan luapan air.
Kepala Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, menyampaikan bahwa pada awalnya kegiatan normalisasi sungai direncanakan baru dilaksanakan pada Triwulan III tahun berjalan.
Namun, menyusul terjadinya banjir di sejumlah wilayah, pihaknya mengusulkan percepatan pelaksanaan ke Triwulan I agar penanganan pascabencana dapat segera dilakukan.
“Rencana kegiatan normalisasi yang sebelumnya dijadwalkan Triwulan III telah kami laporkan kepada Plt. Bupati Bekasi. Kami mengusulkan agar pelaksanaannya dapat dipercepat sehingga penanganan pascabanjir bisa segera dilakukan,” ujar Henri Lincoln, Kamis (05/02/2026).
Ia menambahkan, sesuai arahan Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, prioritas penanganan banjir diarahkan pada Sungai CBL dan Sungai Ciherang. Hal tersebut mengingat peran strategis kedua sungai dalam pengendalian banjir, khususnya di wilayah hilir dengan kepadatan penduduk yang tinggi.
Menurut Henri, percepatan normalisasi menjadi langkah prioritas dalam mitigasi bencana, meskipun penanganan secara menyeluruh belum dapat direalisasikan dalam waktu singkat.
Upaya awal difokuskan pada pengangkatan sedimentasi serta perbaikan tanggul untuk mengurangi potensi dan dampak banjir.
“Saat ini kajian dan perencanaan masih berlangsung, terutama untuk sungai-sungai besar. Proses tersebut dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas SDA-BMBK bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” jelasnya.
Henri juga menjelaskan bahwa Sungai CBL dan Sungai Ciherang merupakan kewenangan BBWS. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan koordinasi dengan BBWS untuk menyusun nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar kerja sama.
Dalam skema tersebut, BBWS akan memberikan rekomendasi teknis, sementara pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bersama.
“Pola kerja sama ini serupa dengan yang diterapkan pada pembangunan Bendungan BSH-0, dimana BBWS memberikan rekomendasi teknis dan pelaksanaan dilakukan bersama Pemkab Bekasi,” katanya.
Normalisasi kedua sungai tersebut akan dilakukan secara bertahap mengingat panjang aliran sungai hingga ke muara. Penentuan segmen prioritas akan dilakukan melalui koordinasi lebih lanjut dengan BBWS.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Agung Mulya, menyampaikan bahwa pascabanjir pihaknya telah melakukan kajian teknis di lapangan.
Hasil kajian menunjukkan kawasan permukiman di sepanjang Sungai CBL, khususnya di Kecamatan Sukawangi, Tambun Utara, dan Babelan, mengalami genangan cukup tinggi.
“Pada saat banjir, kapasitas Sungai CBL sudah tidak mampu menampung limpasan air dari kawasan permukiman. Normalisasi diperlukan untuk memperlancar aliran air. Sungai Ciherang juga berpotensi meluap sehingga perlu dilakukan normalisasi dan peninggian tanggul,” ujarnya.
Agung menambahkan, kegiatan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap akan dilaksanakan meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Pemangkasan anggaran tahun ini cukup signifikan, sehingga realisasi kegiatan hanya mencapai sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dengan kondisi tersebut, jumlah kegiatan normalisasi sungai yang dapat dilaksanakan tahun ini diperkirakan kurang dari 20 kegiatan. Selain fokus penanganan banjir, kami juga tetap melakukan normalisasi pada wilayah pertanian guna mengantisipasi kekeringan saat musim kemarau,” pungkasnya.
(Red)
