SIARANBEKASI.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana menertibkan kawasan pasar di sekitar Sentra Grosir Cikarang (SGC) sebagai upaya menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman, khususnya bagi masyarakat serta para pengguna jalan.
Penertiban ini akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan unsur Forkopimda dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa penataan harus dimulai dengan menciptakan ketertiban agar ke depannya sistem pasar yang lebih ideal dan terarah dapat dibangun.
“Pasar ini perlu kita perbaiki. Artinya, kita tertibkan terlebih dahulu. Setelah tercipta ketertiban, barulah kita bisa mengembangkan ide dan gagasan ke depan,” ujar Bupati Ade Kuswara Kunang dalam kegiatan FGD Forkopimda bersama Ormas Kabupaten Bekasi di Aula KH Noer Alie, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Selasa (27/05/2025).
Menurutnya, meskipun keberadaan pedagang kaki lima di pinggir jalan memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi, namun penataannya perlu dilakukan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Pedagang tetap bisa berjualan, tetapi kita juga harus menjaga agar lalu lintas tetap lancar. Oleh karena itu, penertiban perlu dilakukan. Dan hal ini tidak bisa hanya dilakukan oleh bupati atau wakil bupati saja, melainkan harus melibatkan Forkopimda, ormas, dan masyarakat,” tuturnya.
Bupati Ade juga mengungkapkan bahwa Pemkab Bekasi tengah menyiapkan regulasi dan solusi jangka panjang, termasuk rencana pembangunan lokasi khusus bagi pedagang kaki lima.
Pendanaan untuk program ini dapat bersumber dari APBD, bantuan pemerintah pusat atau provinsi, serta kerja sama dengan pihak ketiga.
“Kita akan susun aturan mainnya. Jika diperlukan, kita akan bangun tempat khusus untuk para pedagang kaki lima dan menganggarkan pembiayaannya. Semua ini harus dibahas lintas sektor,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Ade mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif selama proses penataan berlangsung.
“Saya tegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kondusivitas dan ketentraman bersama. Jangan sampai persoalan ekonomi atau kepentingan pribadi memicu konflik. Jika ada pihak yang memaksakan kehendaknya, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas,” pungkasnya.
(Red)
