SIARANBEKASI.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama DPRD Kabupaten Bekasi telah menyepakati hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Selasa (24/12/2025).
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa Rancangan Akhir APBD (RAPBD) Kabupaten Bekasi Tahun 2026 mencapai Rp7,7 triliun.
Anggaran tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, bagi hasil pendapatan dengan pemerintah provinsi, pembiayaan lainnya, serta sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hampir seluruh belanja mandatori dalam APBD 2026 Kabupaten Bekasi telah terpenuhi.
Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 8,3 persen, lebih tinggi dibandingkan usulan awal dari pemerintah provinsi yang sebesar 7,5 persen.
Pembangunan infrastruktur difokuskan pada perbaikan jalan, penerangan jalan umum, serta program normalisasi dan irigasi.
Selain itu, sektor pertanian juga memperoleh alokasi anggaran di atas ketentuan minimal. Jika batas minimal ditetapkan sebesar 2 persen, Kabupaten Bekasi mengalokasikan sekitar 2,3 persen.
Sementara itu, anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan telah melampaui ketentuan belanja minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kabupaten Bekasi juga akan menerima dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp76 miliar yang dialokasikan khusus untuk pembangunan irigasi.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam pembahasan bantuan keuangan provinsi untuk mendukung program-program strategis.
Pemerintah provinsi sendiri memberikan perhatian besar terhadap pembangunan Kabupaten Bekasi, khususnya di sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan, serta pengelolaan lingkungan.
(Red)
