Bupati Asep Minta Pengembang Pulihkan Jalan dan Listrik Warga Nambo

SIARANBEKASI.com – Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meminta pihak pengembang kawasan industri segera memulihkan fasilitas dasar warga Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat yang masih bertahan di tengah proses pembebasan lahan tetap mendapatkan hak-haknya.

Asep menegaskan, penyelesaian persoalan lahan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pengembangan kawasan. Aspek kemanusiaan dan hak warga untuk menentukan tempat tinggal juga harus menjadi perhatian.

Hal itu disampaikan Asep dalam pertemuan bersama pihak pengembang, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, serta sejumlah perangkat daerah di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (20/11/2026).

Menurut Asep, dari lima rumah yang sebelumnya masih ditempati warga, kini hanya tersisa dua rumah. Sebagian masyarakat telah menyetujui pembebasan lahan dan pindah ke lokasi yang disediakan. Namun, ada pula warga yang memilih tetap tinggal karena memiliki ikatan emosional dengan kampung halamannya.

BACA JUGA :  Pemkab Bekasi Gandeng Kodaeral III Percepat Pembangunan Kawasan Pesisir

Ia mengungkapkan, salah seorang warga bahkan ingin menghabiskan masa tuanya di tempat tersebut. Kondisi itu menjadi alasan pemerintah daerah mengedepankan dialog dan tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat.

“Persoalan ini bukan sekadar warga harus pindah atau tidak. Ada aspek kemanusiaan yang perlu kita perhatikan. Mereka memiliki hak untuk menentukan pilihan dan tempat tinggalnya,” kata Asep.

Karena itu, ia meminta pengembang tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan listrik dan akses jalan lingkungan.

“Kalau warga masih ingin tinggal di sana, haknya harus kita hormati. Jangan sampai akibat pengembangan kawasan, masyarakat justru kehilangan akses jalan dan listrik,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Asep meminta jaringan listrik segera diaktifkan kembali dan akses jalan lingkungan dibangun agar bisa digunakan warga. Ia juga menginstruksikan camat dan kepala desa untuk terus mendampingi masyarakat serta memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.

Asep bahkan berencana mendatangi langsung Kampung Nambo guna berdialog dengan warga sekaligus melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Ia berharap seluruh pihak mengutamakan komunikasi persuasif agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik baru.

BACA JUGA :  Kapolres Metro Bekasi Serahkan Bantuan Kursi Roda kepada Warga Disabilitas di Cikarang Utara

“Secepatnya listrik harus dinyalakan kembali dan akses jalan harus dibuatkan. Saya ingin melihat langsung kondisi masyarakat. Pendekatannya harus baik-baik, karena batu saja bisa berlubang kalau terus ditetesi air, apalagi hati manusia,” ungkapnya.

Sementara itu, fasilitator pihak pengembang, Budiyanto, menyatakan bahwa perusahaan menyerahkan kepada Bupati Bekasi untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan pembebasan lahan di Kampung Nambo.

Menurutnya, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi penengah yang mempertemukan kepentingan warga dan pengembang melalui proses musyawarah.

“Pengembang menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Bekasi untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian persoalan tanah warga Kampung Nambo,” ujar Budiyanto.

Ia menjelaskan, warga yang tidak bersedia menjual tanahnya kepada pengembang diminta membuat surat pernyataan resmi. Dokumen tersebut nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyesuaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan industri.

BACA JUGA :  Motif Asmara, Pria di Bekasi Tega Culik Anak Mantan Kekasih Akhirnya Diringkus Polisi

Dengan demikian, perencanaan tata ruang diharapkan dapat mengakomodasi kondisi aktual di lapangan, termasuk keberadaan lahan milik warga yang memilih tidak mengikuti proses pembebasan.

Budiyanto juga menyampaikan bahwa pihak pengembang bersedia membangun kembali fasilitas penunjang masyarakat, khususnya jaringan listrik dan akses jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan roda dua.

Selain itu, pengembang berharap warga dapat mencabut laporan yang telah disampaikan ke Polres Metro Bekasi agar proses penyelesaian melalui musyawarah berjalan lebih kondusif.

Mengenai penawaran pembebasan lahan, Budiyanto menyebut pengembang menawarkan harga Rp1 juta per meter persegi. Warga juga diberikan alternatif berupa penggantian tanah di lokasi yang dinilai strategis dengan luas setara lahan sebelumnya.

“Pengembang siap membeli tanah dengan harga Rp1 juta per meter persegi. Selain itu, tersedia tawaran tanah pengganti di lokasi yang cukup strategis dengan luas yang sama seperti tanah milik warga sebelumnya,” pungkasnya.

 

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *