SIARANBEKASI.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi mendorong pembangunan Rumah Susun (Rusun) Subsidi Meikarta sebagai solusi pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Bekasi dan Karawang.
Proyek tersebut secara resmi dimulai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di kawasan Exit Tol Cibatu, Cikarang Selatan, Rabu (29/1/2026).
Pembangunan rusun ini ditargetkan mampu menjawab kebutuhan lebih dari 141 ribu unit rumah bagi warga yang selama ini kesulitan memiliki tempat tinggal akibat tingginya harga lahan di kawasan industri Bekasi dan Karawang.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan, tahap awal pembangunan dilakukan di atas lahan seluas 10 hektare.
Proses pembersihan lahan ditargetkan rampung dalam waktu satu minggu, sehingga pekerjaan tiang pancang dapat dimulai pada 8 Maret 2026.
“Pembangunan struktur fisik ditargetkan mulai terlihat pada 17 Agustus 2026, dan seluruh kawasan diharapkan selesai pada 2028 agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujar Maruarar.
Setiap kawasan rusun dirancang memiliki 18 tower dengan ketinggian 30 lantai. Tersedia tiga pilihan tipe unit, yakni satu kamar, dua kamar, dan tiga kamar, untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing keluarga.
Maruarar menambahkan, lokasi rusun dipilih strategis karena dekat dengan berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, rumah sakit, pasar, tempat ibadah, hingga kawasan industri.
Seluruh fasilitas tersebut dapat dijangkau dalam waktu sekitar 10 menit, sehingga diharapkan mampu mengurangi jarak tempuh kerja dan menekan biaya hidup warga.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pembangunan hunian vertikal menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir.
Menurutnya, penggunaan lahan untuk rumah tapak selama ini berkontribusi besar terhadap munculnya titik-titik banjir baru di Bekasi dan Karawang.
“Hunian vertikal lebih efisien dalam pemanfaatan lahan dan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk mempertahankan kawasan persawahan agar tidak terus tergerus pembangunan industri,” kata Dedi.
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengusulkan agar biaya sewa atau cicilan rusun berada pada kisaran Rp1,2 juta hingga Rp1,8 juta per bulan agar benar-benar terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di kawasan industri.
Asep menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi siap mendukung penuh pembangunan tiga kawasan rusun tersebut sebagai bagian dari program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Rusun ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang, tidak hanya untuk hunian layak, tetapi juga pencegahan banjir. Lokasinya strategis, bebas banjir, dan dekat dengan pusat pemerintahan daerah,” ujar Asep.
(Red)
