SIARANBEKASI.com – Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Keadilan Se-Indonesia Raya (DPD PERADI RAYA) Jawa Barat menggelar rapat konsolidasi dan pemantapan program kerja strategis yang berlangsung di Sekretariat DPD PERADI RAYA Jawa Barat, Jalan Balai Desa No. 2A, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pada Selasa (16/6/2026) siang.
Rapat tersebut dihadiri jajaran pengurus dan anggota DPD PERADI RAYA Jawa Barat. Agenda utama pertemuan membahas penguatan organisasi advokat serta penyusunan sejumlah program strategis yang akan direalisasikan dalam waktu dekat guna meningkatkan kapasitas organisasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Ketua DPD PERADI RAYA Jawa Barat, Jejen Setiawan, S.H., menegaskan bahwa penguatan organisasi merupakan langkah penting dalam mendukung profesionalisme advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum.
“Organisasi advokat harus terus memperkuat soliditas internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga integritas profesi. Dengan organisasi yang kuat, advokat dapat menjalankan perannya secara profesional dalam memberikan pendampingan dan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Jejen dalam paparannya.
Menurutnya, kerja sama dan sinergi seluruh anggota menjadi faktor utama dalam membesarkan PERADI RAYA sebagai organisasi advokat yang kompeten, profesional, dan mampu menjawab tantangan perkembangan hukum di Indonesia.
Ia juga menegaskan bahwa advokat yang tergabung dalam PERADI RAYA siap bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan layanan hukum yang optimal bagi masyarakat pencari keadilan.
“PERADI RAYA Jawa Barat berkomitmen membangun organisasi dan advokat yang profesional. Kami siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan serta memperkuat peran advokat sebagai penegak hukum,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, DPD PERADI RAYA Jawa Barat juga menetapkan sejumlah program prioritas. Di antaranya melakukan audiensi dengan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA), pelatihan dan perekrutan paralegal, serta pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai upaya memperkuat eksistensi organisasi sekaligus memperluas jangkauan pelayanan hukum kepada masyarakat.
(UJ)
