SIARANBEKASI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi resmi memberlakukan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas 2026 sebagai upaya memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Melalui kebijakan ini, warga dari kelompok desil 1 hingga desil 10 berhak memperoleh akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan tanpa dibatasi kondisi ekonomi.
Program tersebut diluncurkan di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026). Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, serta sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan bidang kesehatan.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, penerapan UHC Prioritas menjadi langkah pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan. Dengan kebijakan tersebut, kemampuan ekonomi maupun pengelompokan desil tidak lagi menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan pelayanan medis.
Ia menegaskan, masyarakat yang membutuhkan pengobatan harus tetap mendapatkan pelayanan, baik di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta.
“Seluruh warga Kabupaten Bekasi yang sakit sudah mendapatkan jaminan BPJS. Mulai desil 1 sampai 10, semuanya berhak memperoleh pelayanan dan tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” kata Asep.
Untuk menopang pelaksanaan program tersebut, Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp350 miliar. Dana itu disiapkan untuk mendukung pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan keberlangsungan program.
Meski demikian, Asep menekankan bahwa pembiayaan perlindungan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Perusahaan, lembaga pendidikan, rumah sakit, hingga klinik yang mempekerjakan karyawan diminta memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Menurutnya, pekerja outsourcing maupun tenaga pendidik dan karyawan di lingkungan sekolah juga harus mendapatkan jaminan kesehatan melalui kepesertaan yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
Pemkab Bekasi selanjutnya akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial untuk melakukan pemutakhiran data peserta. Verifikasi diperlukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian data, terutama terhadap warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, atau sudah memperoleh jaminan kesehatan dari perusahaan tempat bekerja.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga akan menata kembali pemanfaatan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jika sebelumnya digunakan untuk mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan secara umum, ke depan anggarannya akan difokuskan pada kebutuhan khusus yang belum ditanggung BPJS Kesehatan serta kondisi kedaruratan.
Asep menyebut kewajiban pembayaran Jamkesda untuk 2025 telah diselesaikan, sementara pembayaran tahun 2026 masih dalam tahap penyelesaian.
“Ke depan, Jamkesda akan lebih difokuskan untuk kebutuhan insidental, termasuk penyakit tertentu yang belum ditanggung BPJS. Jadi, pemerintah tetap menyiapkan skema pembiayaan untuk kondisi tersebut,” jelasnya.
Tidak hanya memperluas jaminan pembiayaan, Pemkab Bekasi juga merencanakan peningkatan kapasitas pelayanan puskesmas. Salah satu targetnya adalah menghadirkan layanan kesehatan selama 24 jam sekaligus menyediakan fasilitas rawat inap mulai 2027.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit. Warga dengan keluhan kesehatan ringan, seperti demam, batuk, diare, dan muntaber, nantinya dapat memperoleh penanganan awal di puskesmas.
Dengan demikian, rumah sakit dapat lebih difokuskan untuk menangani pasien yang membutuhkan pelayanan medis lanjutan.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Bekasi dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan melalui UHC Prioritas.
Menurut Akmal, kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa melihat kategori desil ekonomi.
Ia juga menjelaskan bahwa manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat dirasakan warga Kabupaten Bekasi meskipun sedang berada di luar daerah. Hal ini termasuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kota lain, selama mengakses fasilitas kesehatan sesuai ketentuan kepesertaan JKN.
Perlindungan tersebut juga mencakup pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka dapat menyesuaikan status atau segmen kepesertaan berdasarkan ketentuan BPJS Kesehatan agar tetap memiliki perlindungan kesehatan.
Berdasarkan data per 1 November 2026, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tercatat sekitar 3,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,4 juta orang telah terdaftar sebagai peserta JKN atau mencapai 99,67 persen.
Sementara itu, jumlah peserta dengan status aktif mencapai sekitar 2,8 juta jiwa atau setara 82,51 persen dari total penduduk.
Akmal menjelaskan, capaian kepesertaan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, dukungan anggaran, perangkat daerah, serta berbagai fasilitas kesehatan yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Ia menegaskan bahwa perluasan perlindungan kesehatan membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
“Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen bersama, mulai dari pemerintah daerah, dukungan anggaran, kerja keras seluruh perangkat, hingga kolaborasi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.
(Red)
