SIARANBEKASI.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cikarang Barat terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor guna memastikan layanan berjalan optimal dan tepat sasaran. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan unsur Muspika, pemerintah kecamatan, koordinator wilayah pendidikan, puskesmas, serta berbagai pihak terkait.
Koordinator Kecamatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cikarang Barat, Ihsan Nuur Hidayatulloh, mengatakan rapat koordinasi menjadi sarana evaluasi sekaligus penyelarasan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program.
Menurutnya, berbagai masukan dari peserta rapat menjadi bahan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG agar semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Rapat ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program, menyamakan pemahaman, serta memperkuat koordinasi demi peningkatan kualitas layanan MBG di Cikarang Barat,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari validasi data penerima manfaat, standar operasional dapur SPPG, pengelolaan lingkungan, hingga peningkatan mutu layanan pangan.
Peningkatan kualitas dapur SPPG menjadi salah satu fokus utama. Beberapa aspek yang didorong antara lain pemenuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sertifikasi halal, penerapan standar keamanan pangan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), hingga persiapan sertifikasi ISO guna mendukung tata kelola layanan yang lebih baik.
Sebagai tindak lanjut, dilakukan pembaruan dan validasi data penerima manfaat agar distribusi makanan bergizi dapat diberikan secara tepat sesuai kondisi di lapangan.
Data sementara menunjukkan jumlah peserta didik yang berpotensi menerima manfaat program di Kecamatan Cikarang Barat mencapai sekitar 75 ribu siswa. Sementara itu, penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang telah terlayani mendekati 5.000 orang. Pendataan kelompok tersebut masih terus diperbarui melalui koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan instansi terkait.
Hasil evaluasi juga menunjukkan masih adanya beberapa aspek yang perlu disempurnakan. Dari 19 dapur SPPG yang tersedia, sebanyak 17 dapur saat ini beroperasi, sedangkan dua dapur lainnya untuk sementara belum difungsikan karena masih dalam proses penyesuaian fasilitas agar memenuhi standar yang ditetapkan.
Ihsan menegaskan, penghentian sementara operasional dilakukan demi menjaga kualitas layanan dan memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum dapur kembali beroperasi.
Selain kesiapan fasilitas, perhatian juga diberikan pada kualitas makanan selama proses distribusi. Pengaturan waktu pengiriman dan konsumsi dinilai penting agar makanan tetap layak dan aman saat diterima penerima manfaat.
Rapat koordinasi turut membahas pengelolaan limbah dan sampah dapur sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung keberlanjutan program.
Lebih lanjut, Ihsan menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan gizi, kesehatan, dan tumbuh kembang anak.
“Indikator keberhasilan program terlihat dari membaiknya status gizi anak, pertumbuhan yang optimal sesuai usia, serta meningkatnya kesehatan dan kemampuan belajar penerima manfaat,” katanya.
Pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, pengawasan, dan penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
(Red)
