SIARANBEKASI.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mengawal pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Direktorat Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas di Aula Menara Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Pertemuan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, bersama jajaran perangkat daerah untuk menyelaraskan program pembangunan Kabupaten Bekasi dengan agenda pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Asep menjelaskan sejumlah PSN yang tengah berjalan di Kabupaten Bekasi, antara lain proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di TPA Burangkeng, Giant Sea Wall, Sekolah Rakyat, SPAM Regional Jatiluhur I, serta Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan.
Menurutnya, sinkronisasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar seluruh program tersebut dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain membahas PSN, Pemkab Bekasi juga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan daerah. Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi dinilai memerlukan dukungan infrastruktur tambahan guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Beberapa usulan yang diajukan meliputi penguatan jaringan distribusi air bersih, pengembangan transportasi, hingga penanganan titik-titik kemacetan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.
Salah satu perhatian utama adalah persoalan perlintasan sebidang kereta api yang selama ini menjadi penyebab kepadatan lalu lintas. Pemkab Bekasi mengusulkan pembangunan underpass maupun alternatif solusi lainnya untuk mengurai kemacetan.
Masalah banjir juga menjadi topik penting dalam pembahasan. Asep menuturkan, posisi Kabupaten Bekasi yang berada di wilayah hilir membuat daerah tersebut sering menerima limpasan air dari kawasan hulu saat curah hujan tinggi.
Karena itu, Pemkab Bekasi meminta dukungan pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi sungai serta penanganan pendangkalan aliran sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Asep optimistis berbagai program strategis yang telah dibahas dapat mulai direalisasikan pada 2027. Menurutnya, secara prinsip tidak terdapat kendala berarti terhadap pelaksanaan sejumlah PSN tersebut.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan dapat segera diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bekasi.
(Red)
