SIARANBEKASI.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, termasuk anak putus sekolah dan anak jalanan.
Kepastian tersebut disampaikan Plt. Bupati Bekasi usai mendampingi kunjungan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (18/5/2026).
Pemkab Bekasi telah menyiapkan lahan seluas sekitar 5,4 hektare untuk pembangunan sekolah yang akan dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah daerah juga mendukung penyediaan infrastruktur penunjang.
Plt. Bupati Bekasi menjelaskan, program tersebut memberi kesempatan bagi anak-anak yang sempat putus sekolah untuk kembali memperoleh pendidikan formal, meski usia mereka tidak sesuai jenjang pendidikan pada umumnya.
Program Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi masyarakat kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin dan miskin ekstrem berdasarkan data pemerintah pusat. Pemerintah menegaskan program ini diperuntukkan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Pada tahap awal, Kabupaten Bekasi mendapat kuota sebanyak 270 siswa yang dibagi ke dalam sembilan rombongan belajar. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan menerima 90 siswa.
Saat ini proses pendaftaran dan verifikasi masih berlangsung. Data sementara menunjukkan sudah ada 10 calon siswa SD, 31 siswa SMP, dan 80 siswa SMA yang mendaftar.
Pemkab Bekasi menyebut program tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada daerah, bersamaan dengan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang juga akan dibangun di Kabupaten Bekasi.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi Alamsyah mengatakan persiapan program telah dilakukan sejak April 2025, mulai dari pengurusan tata ruang, lingkungan, amdalalin, hingga drainase.
Pendataan calon siswa dilakukan menggunakan data dari Kementerian Sosial yang kemudian diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 38.180 keluarga kategori desil 1 dan 47.058 keluarga desil 2 di Kabupaten Bekasi yang berpotensi menjadi penerima manfaat program tersebut.
Seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat dipastikan gratis hingga lulus. Pemerintah juga menyiapkan berbagai fasilitas penunjang bagi para siswa.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada sebagian orang tua yang belum bersedia mengikutsertakan anaknya. Karena itu, sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami manfaat program dalam meningkatkan akses pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak dari keluarga kurang mampu.
(Red)
