SIARANBEKASI.com – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa aksi penegakan aturan tidak akan surut meski terjadi insiden ancaman senjata tajam saat kegiatan kerja bakti serta penertiban pedagang kaki lima dan reklame ilegal di wilayah Bekasi Utara.
Ia menjelaskan, sebelum tindakan penertiban dilakukan, pemerintah daerah telah lebih dulu memberikan imbauan kepada para pelanggar. Petugas di lapangan juga telah diarahkan untuk mengedepankan cara-cara persuasif dalam menjalankan tugasnya.
“Kami sudah melakukan imbauan dan pendekatan persuasif. Namun negara tidak boleh terus kalah jika pelanggaran dibiarkan berlarut-larut,” ujar Tri pada Sabtu (8/2/2026).
Tri menambahkan, kehadirannya secara langsung di lokasi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai kepala daerah untuk memastikan regulasi benar-benar diterapkan.
Apalagi, penataan kawasan, kebersihan lingkungan, ketertiban ruang publik, serta penindakan reklame ilegal merupakan bagian dari arahan langsung Presiden.
“Sebagai wali kota, saya berkewajiban memastikan negara hadir dalam menegakkan aturan. Ini bagian dari komitmen menjaga kebersihan, tata ruang, dan ketertiban kota,” katanya.
Terkait adanya ancaman senjata tajam, Tri menyebut hal tersebut bukan menjadi perhatian utamanya. Ia justru menilai bahwa pembiaran pelanggaran yang berlangsung lama jauh lebih berbahaya.
“Saya tidak takut dengan golok itu. Yang lebih saya khawatirkan adalah jika pelanggaran terus dibiarkan, lama-kelamaan dianggap wajar. Dari situ muncul sikap pembenaran diri,” tegasnya.
Menurut Tri, ketegangan dan emosi yang muncul saat penertiban merupakan dampak dari lemahnya penegakan aturan di masa lalu. Pelanggaran yang dibiarkan bertahun-tahun akhirnya menumpuk dan memicu reaksi keras saat pemerintah mulai bertindak tegas.
“Kemarahan yang muncul hari ini adalah akibat dari pembiaran yang terlalu lama. Sekarang pemerintah mulai menertibkan secara konsisten, meskipun risikonya tidak kecil,” pungkasnya.
(Red)
